Organisasi
AD / ART

KATA PENGANTAR

 Buku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI ini, merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI hasil MUNASUS GAPENSI Tahun 2005 di Batam, yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) GAPENSI Nomor : 04/MUNASUS GAPENSI/2010 tanggal 12 Januari 2010.
Dengan demikian segala sesuatu tentang pengaturan organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI ini, dan kepada segenap jajaran GAPENSI agar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.


Jakarta, 18 Januari 2010

 

BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI
KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI
NOMOR : 04/MUNASUS GAPENSI/2010
Tentang
PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN
PEDOMAN KETATALAKSANAAN ORGANISASI
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI DI SURABAYA


Menimbang : bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi sebagai landasan operasional perlu diperkaya dengan idealisme dan dilengkapi dengan pasal-pasal yang lebih rinci guna memperjelas serta memantapkan pelaksanaannya.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
3. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
5. Keputusan Presiden R.I No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
6. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 019/SK/BPP/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2009.
7. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 020/SK/BPP/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2009.
8. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 027/SK/BPP/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2010.
Memperhatikan : 1. Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUNASUS.
2. Pemandangan Umum pada Sidang Paripurna II pada tanggal 11 - 12 Januari 2010.
3. Keputusan Sidang Paripurna II pada tanggal 12 Januari 2010.


MEMUTUSKAN


Menetapkan :

1. Mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI.
2. Dengan pengesahan ini, maka segala sesuatu tentang organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Januari 2010
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA


Pimpinan Sidang,

 

 

H.LEONARDY HARMAINY, SIP. MBA                                                                     H.AGUS SUPAITO, ST

                   Ketua                                                                                                 Sekretaris

 

ANGGARAN DASAR
GAPENSI


DAFTAR ISI
MUKADIMAH


BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1 NAMA
Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3 WAKTU


BAB II
ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN
Pasal 4 ASAS
Pasal 5 LANDASAN
Pasal 6 TUJUAN


BAB III
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7 KEANGGOTAAN
Pasal 8 HAK ANGGOTA
Pasal 9 KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal 11 BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA


BAB IV
ORGANISASI

Pasal 12 BENTUK ORGANISASI
Pasal 13 SIFAT ORGANISASI
Pasal 14 STATUS ORGANISASI
Pasal 15 FUNGSI ORGANISASI
Pasal 16 STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 17 PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 18 WEWENANG ORGANISASI
Pasal 19 PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 20 LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE DAN KODE ETIK GAPENSI


BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI
Pasal 21 MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 22 MUSYAWARAH LUAR BIASA
Pasal 23 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
Pasal 24 TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 25 WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 26 KUORUM
Pasal 27 PENGAMBILAN KEPUTUSAN


BAB VI
PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN KETUA KEHORMATAN

Pasal 28 PENASEHAT
Pasal 29 DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 30 KETUA KEHORMATAN


BAB VII
KEUANGAN

Pasal 31 SUMBER DANA
Pasal 32 PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN


BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 33 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 34 PEMBUBARAN ORGANISASI


BAB IX
PENUTUP

Pasal 35 ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 36 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR

 


MUKADIMAH


DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Sadar akan kedudukan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai Pengusaha Nasional, terhadap Pembangunan Nusa dan Bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat akan kesamaan eksistensinya sebagai Pelaku Ekonomi Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Perusahaan-Perusahaan Nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, merasa perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam satu wadah gabungan perusahaan sejenis, guna meningkatkan persatuan, keahlian, kemampuan, kemajuan, dan pengabdian usahanya dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan berdasarkan Ekonomi Kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Sebagai pelaku ekonomi di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, kami wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang efektip dan efisien dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya ketahanan nasional.


Kami, atas nama Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, didorong oleh keinginan luhur dengan ini menyatakan, berhimpun dalam satu wadah organisasi gabungan perusahaan yang bernama GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :


ANGGARAN DASAR
GAPENSI
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU


Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA disingkat GAPENSI.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN
Kedudukan GAPENSI berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.


Pasal 3

WAKTU
GAPENSI didirikan di Tretes, Jawa Timur, pada tanggal 8 Januari 1959 untuk waktu yang tidak ditentukan.


BAB II

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN


Pasal 4

ASAS


GAPENSI berasaskan Pancasila.


Pasal 5

LANDASAN


GAPENSI berlandaskan :
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
3. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) GAPENSI.


Pasal 6

TUJUAN


1. Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah organisasi GAPENSI, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota.
3. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
4. Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
5. Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.
6. Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.
9. Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Dasa Brata serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya.


BAB III
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN


Pasal 7

KEANGGOTAAN


Keanggotaan GAPENSI terdiri dari :
1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan telah mendapatkan pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa yaitu Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tidak boleh merangkap menjadi anggota/pengurus pada organisasi/asosiasi perusahaan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sejenis.
4. Anggota Kehormatan, yaitu Tokoh-tokoh perorangan baik Pemerintah, Pengusaha Nasional dan masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan GAPENSI, baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.


Pasal 8
HAK ANGGOTA


1. Anggota Biasa mempunyai :
a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.
b. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
d. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai :
a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Anggota Kehormatan mempunyai :
a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan Badan Pimpinan.


Pasal 9
KEWAJIBAN ANGGOTA


Setiap anggota GAPENSI berkewajiban untuk :
1. Mentaati semua ketentuan organisasi.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.


Pasal 10

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN


1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena :
a. Mengundurkan diri.
b. Tidak lagi bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwenang.
c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
d. Diberhentikan oleh organisasi.

2. Bagi Anggota Kehormatan, karena :

a. Mengundurkan diri.
b. Meninggal dunia. c. Diberhentikan oleh organisasi.


Pasal 11

BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA


Bidang lingkup pekerjaan anggota meliputi pelaksanaan pekerjaan :

1. Bidang Arsitektur.

2. Bidang Sipil.

3. Bidang Mekanikal.

4. Bidang Elektrikal

 

BAB IV

ORGANISASI


Pasal 12
BENTUK ORGANISASI


GAPENSI adalah organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Cabang-cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia.


Pasal 13

SIFAT ORGANISASI


GAPENSI merupakan organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri. Independen berarti bukan merupakan organisasi Pemerintah maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya.


Pasal 14

STATUS ORGANISASI


GAPENSI merupakan wadah organisasi perusahaan yang begerak dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba).


Pasal 15

FUNGSI ORGANISASI


GAPENSI berfungsi :
1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
2. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
4. Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.
5. Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota.
7. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.


Pasal 16

STRUKTUR ORGANISASI


1. Organisasi GAPENSI terdiri dari :
a. Di Tingkat Nasional disebut GAPENSI Pusat.
b. Di Tingkat Daerah (Provinsi) disebut GAPENSI Daerah.
c. Di Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) disebut GAPENSI Cabang.
2. Di Tingkat Nasional hanya ada satu GAPENSI Tingkat Nasional disebut GAPENSI Pusat.
3. Di setiap Provinsi hanya ada satu GAPENSI Tingkat Daerah disebut GAPENSI Daerah.
4 Di setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu GAPENSI Tingkat Cabang disebut GAPENSI Cabang.
5. GAPENSI Pusat, GAPENSI Daerah dan GAPENSI Cabang terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
6. Keberadaan organisasi Tingkat Cabang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.


Pasal 17
PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat Organisasi GAPENSI:
1. Tingkat Nasional :

a. Musyawarah Nasional disingkat Munas.

b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus.
c. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas.

d. Badan Pimpinan Pusat disingkat BPP.


2. Tingkat Daerah (Provinsi) :

a. Musyawarah Daerah disingkat Musda.

b. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda.

c. Badan Pimpinan Daerah disingkat BPD.


3. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) :

a. Musyawarah Cabang disingkat Muscab.
b. Musyawarah Kerja Cabang disingkat Mukercab.

c. Badan Pimpinan Cabang disingkat BPC.


Pasal 18
WEWENANG ORGANISASI


Kewenangan organisasi diatur sebagai berikut :
1. Tingkat Nasional.
a. Munas merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Nasional.
b. Munasus merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi atau Pembubaran Organisasi.
c. Mukernas merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Munas serta membantu BPP dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP.
d. BPP merupakan pimpinan tertinggi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggungjawab

penuh terhadap jalannya organisasi kepada Munas.

2. Tingkat Daerah.
a. Musda merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Provinsi.
b. Mukerda merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Musda serta membantu BPD dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD.
c. BPD merupakan pimpinan di Tingkat Provinsi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musda dan BPP.


3. Tingkat Cabang.
a. Muscab merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi GAPENSI di Tingkat Kabupaten/ Kota.
b. Mukercab merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Muscab serta membantu BPC dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPC.
c. BPC merupakan pimpinan di Tingkat Kabupaten/Kota mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Muscab dan BPD.


Pasal 19

PIMPINAN ORGANISASI


1. Pimpinan Organisasi GAPENSI disebut Badan Pimpinan, terdiri dari :

a. Di Tingkat Nasional : BPP.

b. Di Tingkat Daerah : BPD.

c. Di Tingkat Cabang : BPC.


2. Badan Pimpinan di setiap tingkatan terdiri dari :
a. Badan Pimpinan Harian disingkat BPH terdiri dari Ketua Umum/Ketua, para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris dan Wakil-wakilnya, Bendahara Umum/Bendahara dan Wakil-wakilnya.
b. Badan Pimpinan Lengkap disingkat BPL terdiri dari BPH ditambah dengan para Ketua Kompartemen/Ketua Departemen/Ketua Bidang.
c. Susunan Badan Pimpinan di setiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 20

LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE DAN KODE ETIK GAPENSI


Lambang, Bendera, Mars, Hymne dan Kode Etik GAPENSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI


Pasal 21

MUSYAWARAH DAN RAPAT
Musyawarah dan Rapat-rapat organisasi.
1. Di Tingkat Nasional :
a. Munas.
b. Munasus.
c. Mukernas.
d. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional disingkat Rapimnas.
e. Rapat BPP.


2. Di Tingkat Daerah :

a. Musda. b. Mukerda.

c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Daerah disingkat Rapimda.

d. Rapat BPD.


3. Di Tingkat Cabang :

a. Muscab.

b. Mukercab. c. Rapat Anggota. d. Rapat BPC.


Pasal 22

MUSYAWARAH LUAR BIASA


1. Musyawarah Luar Biasa atau Muslub, pada tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat Muscablub, dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tingkat Nasional, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Pusat.
b. Tingkat Daerah, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPC yang ada pada daerah yang bersangkutan, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPC masing-masing dan mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Daerah yang bersangkutan dan persetujuan dari BPP.
c. Tingkat Cabang, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota di Cabang yang bersangkutan dan mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Cabang yang bersangkutan, persetujuan dari BPD yang membawahinya dan BPP jika diperlukan.
2. Muslub diadakan untuk menampung serta menyelesaikan hal-hal yang mendesak, yang menyangkut penilaian mengenai Badan Pimpinan.
3. Kedudukan dan Keputusan-keputusan Muslub adalah sama dengan Munas, Musda dan Muscab, sesuai tingkatan masing-masing.


Pasal 23

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS


1. Munasus untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI, dapat diadakan atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing.
2. Munasus untuk pembubaran organisasi secara nasional, hanya dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah BPD berdasarkan keputusan Rapimda masing-masing yang diadakan untuk itu.
3. Kedudukan dan keputusan Munasus adalah sama dengan Munas.


Pasal 24

TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT


Tugas dan wewenang Musyawarah dan Rapat-rapat pada setiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 25
WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT


Waktu penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat adalah :
1. Munas, Musda dan Muscab masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Mukernas, Mukerda dan Mukercab, masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di antara 2 (dua) Munas, Musda dan Muscab yang bersangkutan.
3. Rapimnas, Rapimda dan Rapat Anggota, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Rapat BPP, Rapat BPD dan Rapat BPC, diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan ketentuan :
a. Rapat BPH diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali.
b. Rapat BPL diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
5. Rapat koordinasi antar Badan Pimpinan dengan Dewan Pertimbangan diadakan 1 (satu) tahun sekali di masing-masing tingkatan organisasi.


Pasal 26

KUORUM


1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 jam. Tata cara penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
4. Untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munasus dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang memiliki hak suara.
5. Untuk pembubaran organisasi secara Nasional, Munasus yang diadakan untuk itu dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah BPD seluruh Indonesia yang memiliki hak suara.


Pasal 27

PENGAMBILAN KEPUTUSAN


1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.
2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) kuorum pada Munasus.
3. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang diadakan untuk keperluan itu.


BAB VI

PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN KETUA KEHORMATAN


Pasal 28

PENASEHAT


1. Penasehat secara ex officio terdiri dari :
a. Tingkat Nasional ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dan Pimpinan Pemerintahan Pusat.
b. Tingkat Daerah ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah dan Pimpinan Pemerintahan Provinsi.
c. Tingkat Kabupaten/Kota ; Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Tokoh masyarakat yang dinilai dapat memajukan GAPENSI di tingkatan masing-masing.
3. Penasehat sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 diangkat oleh Munas/Musda/Muscab sesuai dengan tingkatan masing-masing.


Pasal 29

DEWAN PERTIMBANGAN


1. Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota-anggota GAPENSI yang telah berjasa dalam pengembangan organisasi GAPENSI, diangkat oleh Munas/Musda/Muscab sesuai dengan tingkatan masing-masing.
2. Jumlah personalia Dewan Pertimbangan di tingkat Pusat sebanyak-banyaknya 17 orang, di tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 11 orang dan di tingkat Cabang sebanyak-banyaknya 7 orang.
3. Yang duduk di dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Badan Pimpinan di semua tingkatan organisasi.
4. Dewan Pertimbangan berfungsi :
a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha pada umumnya dan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada khususnya.
b. Melakukan analisa terhadap perkembangan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah sebagai masukan dan usulan kepada Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing.
c. Menyampaikan analisa perkembangan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah pada setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan tahun berikutnya kepada Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing.
d. Menyeleksi siapa-siapa yang berhak mendapat penghargaan dari GAPENSI atas jasa-jasanya kepada organisasi GAPENSI maupun dunia Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan mengusulkannya kepada Badan Pimpinan.
e. Menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Program Kerja dan Rancangan Program Organisasi menyangkut perkembangan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing.
f. Melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah organisasi, kelancaran pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI serta keputusan-keputusan Munas/Musda/ Muscab dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran-saran, masukan dan nasehat kepada Badan Pimpinan untuk diperhatikan.


Pasal 30

KETUA KEHORMATAN


1. Ketua Kehormatan adalah jabatan kehormatan yang diberikan sebagai pemberian penghargaan kepada mantan Ketua Umum/Ketua Badan Pimpinan GAPENSI di tingkatan masing-masing yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh.
2. Jabatan Ketua Kehormatan berakhir karena yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh organisasi.


BAB VII

KEUANGAN


Pasal 31

SUMBER DANA


Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan dan pengembangan organisasi, GAPENSI memperoleh dananya dari :
1. Uang Pangkal Anggota.
2. Uang Iuran Anggota.
3. Uang dari Pelaksanaan Sertifikasi.
4. Uang dari Pendidikan dan Pelatihan.
5. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat.


Pasal 32

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN


Badan Pimpinan di setiap tingkatan organisasi bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.


BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI


Pasal 33

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Munasus.


Pasal 34

PEMBUBARAN ORGANISASI


1. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Apabila organisasi ini dibubarkan maka Munasus tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan organisasi kepada Badan-badan sosial atau yayasan-yayasan tertentu.


BAB IX
PENUTUP


Pasal 35

ANGGARAN RUMAH TANGGA


Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.


Pasal 36

BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR


Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang masih berlaku hingga saat ini, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI di Surabaya pada tanggal 12 Januari 2010 dan berlaku sejak ditetapkan.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
GAPENSI


DAFTAR ISI

BAB I
UMUM
Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN 32
Pasal 2 KODE ETIK 32
Pasal 3 LEMBAGA KODE ETIK 33
BAB II
KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 4 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA 33
Pasal 5 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA 34
Pasal 6 HAK ANGGOTA 35
Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA 36
Pasal 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 36
Pasal 9 SERTIFIKASI 37
Pasal 10 PENCABUTAN SERTIFIKAT 37
BAB III
SUSUNAN BADAN PIMPINAN
Pasal 11 BPP 38
Pasal 12 BPD 39
Pasal 13 BPC 39
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PIMPINAN
Pasal 14 BPP 40
Pasal 15 BPD 41
Pasal 16 BPC 41
Pasal 17 PEMBAGIAN TUGAS BADAN PIMPINAN 42
Pasal 18 SANKSI ORGANISASI 43
BAB V
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 19 MUNAS 43
Pasal 20 MUKERNAS 45
Pasal 21 MUSDA 46
Pasal 22 MUKERDA 47
Pasal 23 MUSCAB 48
Pasal 24 MUKERCAB 49
Pasal 25 RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN
RAPAT ANGGOTA 50
Pasal 26 RAPAT BADAN PIMPINAN 52
Pasal 27 MUSLUB 52
Pasal 28 MUNASUS 54
BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN
MASA JABATAN BADAN PIMPINAN SERTA
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 29 PEMILIHAN BADAN PIMPINAN 55
Pasal 30 PERSYARATAN MENJADI BADAN PIMPINAN 56
Pasal 31 MASA JABATAN BADAN PIMPINAN 57
Pasal 32 RANGKAP JABATAN 57
Pasal 33 PERGANTIAN ANTAR WAKTU 57
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 34 UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN
UANG SERTIFIKASI ANGGOTA 58
Pasal 35 PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN 59
Pasal 36 LAPORAN KEUANGAN 59
BAB VIII
LAMBANG DAN BENDERA GAPENSI
Pasal 37 LAMBANG GAPENSI 60
Pasal 38 BENDERA GAPENSI 60
BAB IX
MARS DAN HYMNE GAPENSI
Pasal 39 MARS 60
Pasal 40 HYMNE 61
Pasal 41 MARS DAN HYMNE 61
BAB X
PENUTUP
Pasal 42 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 61
Pasal 43 PERATURAN PERALIHAN 61
Pasal 44 LAIN-LAIN 62
Pasal 45 BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA 62
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I UMUM Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN
Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 35 Anggaran Dasar GAPENSI.
Pasal 2
KODE ETIK
Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama “Dasa Brata”, sebagai berikut :
1.
Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya.
2.
Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum.
3.
Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4.
Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak.
5.
Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya.
6.
Di dalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
7.
Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepekati bersama.
8.
Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya.
9.
Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
10.
Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.
Pasal 3 LEMBAGA KODE ETIK
1.
Dalam rangka melaksanakan Kode Etik Dasa Brata, BPP membentuk Lembaga Kode Etik GAPENSI dengan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran organisasi, mendorong semua anggota untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik Dasa Brata.
b. Memberi rekomendasi kepada BPP dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik Dasa Brata.
2.
Lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Pimpinan Pusat.
BAB II
KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 4
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA
Persyaratan menjadi anggota GAPENSI adalah sebagai berikut :
1. Anggota Biasa.
a. Badan Usaha milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki Akte Pendirian dan perubahannya yang sah menurut hukum di Negara Indonesia.
b. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD atau BPC dengan persetujuan BPD dan BPP secara berjenjang dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.
2. Anggota Luar Biasa.
a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Badan Usaha Asing yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD dengan persetujuan BPP dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.
Pasal 5
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA
1.
Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di Tingkat Cabang untuk kemudian diteruskan ke Tingkat Daerah.
2.
Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota disertai salinan Akte Pendirian dan lain-lain keterangan yang ditentukan.
3.
Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan menjadi anggota dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh BPD.
4.
Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh BPD dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh BPP yang seragam di seluruh Indonesia.
Pasal 6
HAK ANGGOTA
1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk :
a. Memilih Pimpinan.
b. Dipilih menjadi Pimpinan.
c. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan organisasi.
d. Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
e. Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan profesinya.
f. Mengajukan permohonan untuk sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak dipilih menjadi Pimpinan.
3. Dalam menggunakan hak anggota GAPENSI tersebut Ayat 1, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang. :
a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam KTA yang masih berlaku.
b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus perusahaan (Anggota GAPENSI) yang nama dan jabatannya tercantum dalam akte perusahaan (akte pendirian dan perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan perusahaan (Anggota GAPENSI) untuk mewakilinya dalam organisasi GAPENSI.
c. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b, untuk keperluan kepesertaan dalam Musyawarah, maka akte perusahaan yang berlaku adalah akte pendirian/ perubahan yang waktunya dibuat 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya Musyawarah.
d. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b dan butir c, maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.
e. Ketentuan mengenai Wakil/Kuasa Anggota Luar Biasa dalam organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 7
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :
1.
Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.
Tunduk pada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi.
3.
Menjunjung tinggi nama baik organisasi, Kode Etik Dasa Brata dan profesionalisme.
4.
Membayar uang pangkal dan iuran.
5. Membayar sumbangan yang ditetapkan organisasi dengan persetujuan BPP.
Pasal 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1.
Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena :
a. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan.
b. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Dasa Brata.
c. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
e. Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.
f. Menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis.
2.
Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh BPD setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD yang bersangkutan.
3.
Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding pada organisasi yang tingkatannya lebih tinggi atau musyawarah organisasi berikutnya yang terdekat, menurut urutannya pada Mukerda atau Musda dan selanjutnya pada Mukernas atau Munas.
4.
Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
5.
Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali.
6. Tata cara menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 9
SERTIFIKASI
1.
Anggota GAPENSI dapat mengajukan sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sistem dan biaya sertifikasi ditetapkan dengan ketetapan organisasi.
Pasal 10
PENCABUTAN SERTIFIKAT
Sertifikat yang dimiliki anggota dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika :
1. Data-data yang diberikan dalam Daftar Isian Sertifikat (DIS) ternyata tidak benar.
2. Pemegang sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Pemegang sertifikat tidak lagi menjadi anggota GAPENSI.
4. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
BAB III SUSUNAN BADAN PIMPINAN
Pasal 11
BPP
1. BPP terdiri dari :
a. Seorang Ketua Umum.
b. Beberapa Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
c. Seorang Sekretaris Jenderal beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
d. Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
e. Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPP sebanyak-banyaknya 29 (dua puluh sembilan) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPP berwenang untuk membentuk Lembaga Kode Etik, Badan-badan Kerja, Panitia-panitia khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 12
BPD
1. BPD terdiri dari :
a. Seorang Ketua Umum.
b. Beberapa Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Departemen tertentu.
c. Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
d. Seorang Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
e. Beberapa orang Ketua Departemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPD sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPD berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPD berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
Pasal 13
BPC
1. BPC terdiri dari :
a. Seorang Ketua.
b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Bidang tertentu.
c. Seorang Sekretaris beserta seorang Wakilnya.
d. Seorang Bendahara beserta seorang Wakilnya.
e. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPC sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPC berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PIMPINAN
Pasal 14
BPP
Tugas dan wewenang BPP sebagai berikut :
1.
Menyelenggarakan Munas, Munasus, Munaslub, Mukernas, Rapimnas dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2.
Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3.
Menghadiri Musda-Musda.
4.
Mengukuhkan dan melantik BPD-BPD.
5.
Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPD-BPD dalam menjalankan tugasnya.
6.
Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPD-BPD.
7.
Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
8.
Bekerjasama dengan LPJK Nasional.
9.
Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Pusat.
10.
Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi.
11.
Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 15
BPD
Tugas dan wewenang BPD sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Menghadiri Muscab-Muscab.
4. Mengukuhkan dan melantik BPC-BPC.
5. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPP, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPC-BPC dalam menjalankan tugasnya.
6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPC-BPC.
7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
8. Bekerjasama dengan LPJK Daerah.
9. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Daerah.
10. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi.
11. Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 16
BPC
Tugas dan wewenang BPC sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Muscab, Muscablub, Mukercab, Rapat Anggota dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPD, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggota dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
5. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota.
6. Melakukan pembinaan lainnya kepada anggota sesuai dengan tujuan organisasi.
7. Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 17
PEMBAGIAN TUGAS BADAN PIMPINAN
1.
Pembagian tugas di antara Badan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, berdasarkan Program Kerja dan Pedoman yang ditetapkan oleh Musyawarah dan atau Musyawarah Kerja sesuai dengan tingkatannya.
2.
Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas BPH.
3.
Uraian tugas ditetapkan oleh Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 18 SANKSI ORGANISASI
1. Anggota Badan Pimpinan yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan keputusan rapat BPL sesuai dengan tingkatannya.
2. BPD atau BPC yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Badan Pimpinan yang langsung membawahinya dalam bentuk pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL yang langsung membawahinya.
3. Tata cara menjatuhkan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan dan tata cara pembekuan Badan Pimpinan di Tingkat Daerah atau Cabang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
BAB V TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19 M U N A S
1.
Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Nasional.
2.
Tugas dan wewenang Munas adalah :
a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPP.
e. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Pusat.
f. Memilih BPP.
3.
Peserta Munas terdiri dari :
a. Peserta Penuh yaitu utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masing-masing, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan mengikutsertakan unsur BPC dan unsur Dewan Pertimbangan BPD, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPP, yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPD di luar Peserta Penuh dan utusan BPC yang membawa mandat dari BPD yang bersangkutan yaitu masing-masing memiliki hak bicara.
d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJKN dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. Munas dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
5. Munas harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPP atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti BPP dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD.
6. Untuk melaksanakan Munas, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.
7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Munas disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke Munas untuk disahkan dan ditetapkan.
Pasal 20
MUKERNAS
1.
Tugas dan wewenang Mukernas adalah :
a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa bhakti.
d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
e. Membantu BPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2.
Peserta Mukernas sama dengan peserta Munas.
3.
Mukernas dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indoensia.
4.
Untuk melaksanakan Mukernas, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.
5.
Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi bahan-bahan Mukernas disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke Mukernas untuk disahkan dan ditetapkan.
6.
Waktu penyelenggaraan Mukernas dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 21
M U S D A
1.
Musda adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Daerah.
2.
Tugas dan wewenang Musda adalah :
a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPD.
d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Daerah.
e. Memilih BPD.
3. Peserta Musda terdiri dari :
a. Peserta Penuh yaitu utusan BPC dengan membawa mandat dari BPC masing-masing dengan mempertimbangkan keikutsertaan wakil dari Dewan Pertimbangan pada tingkat BPC, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Jumlah Peserta Penuh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang dibagi rata diantara cabang-cabang yang ada untuk BPD yang memiliki kurang dari 10 (sepuluh) BPC dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari setiap BPC untuk BPD yang memiliki 10 (sepuluh) BPC atau lebih.
b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPD, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPC di luar Peserta Penuh dan utusan anggota yang membawa mandat dari BPC yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara.
d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJKD dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Provinsi yang bersangkutan, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. Musda dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
5. Musda harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPD atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti BPD, dengan persetujuan BPP.
6. Untuk melaksanakan Musda, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertangung jawab kepada BPD.
7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Musda disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke Musda untuk disahkan dan ditetapkan.
Pasal 22
MUKERDA
1.
Tugas dan wewenang Mukerda adalah :
a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Musda dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Musda dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD untuk sisa masa bhakti.
d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaiannya.
e. Membantu BPD untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2.
Peserta Mukerda sama dengan peserta Musda.
3.
Mukerda dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
4.
Untuk melaksanakan Mukerda, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD.
5.
Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Mukerda disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke Mukerda untuk disahkan dan ditetapkan.
6.
Waktu penyelenggaraan Mukerda dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
Pasal 23
MUSCAB
1.
Muscab adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Cabang.
2.
Tugas dan wewenang Muscab adalah :
a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPC.
d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Cabang.
e. Memilih BPC.
3.
Peserta Muscab terdiri dari :
a. Peserta Penuh yaitu segenap anggota yang ada di wilayah Cabang yang bersangkutan. Pada dasarnya kepesertaan tidak dapat di wakilkan, dalam hal diwakilkan harus mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat 3 (b, c, d) Anggaran Rumah Tangga. Peserta Penuh memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPC, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. Peserta Biasa ini berubah status kepesertaannya menjadi Peserta Penuh setelah laporan BPC dinyatakan diterima oleh Muscab.
c. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Kabupaten/Kota, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4.
Muscab dilaksanakan oleh BPC di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5.
Muscab harus diselenggarakan tepat waktu dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPC dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah masa berakhirnya masa bhakti BPC, dengan persetujuan BPD.
6.
Untuk melaksanakan Muscab, BPC membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPC.
7.
Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Muscab disiapkan oleh Panitia Penga