Berita Ke-PU an
Kementerian PU Andalkan PP No 71/2012
23 November 2012 13:09 WIB
Atikel Terkait

www.gapensijatim.org, Jakarta - Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Aturan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menekan masalah pembebasan lahan yang menjadi momok proyek infrastruktur.

"Aturan yang ada sudah bagus dan mudah-mudahan dengan adanya aturan itu permasalahan pembebasan lahan bisa dihindari," ungkap Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (20/11/2012).

Menurutnya, banyak proyek yang seharusnya bisa dikerjakan tetapi terhambat karena masalah klasik yakni lahan.

Djoko menyebutkan ada juga proyek yang sudah selesai tahap konstruksinya tetapi belum dapat digunakan karena pembebasan lahan masih bermasalah.

"Sebut saja pembangunan waduk di Madura yang sudah selesai konstruksi tapi belum bisa diairi karena tanahnya belum bebas semua," tegasntya.

Hambatan intrinsik dari regulasi itu yakni tidak bisa langsung diterapkan pada kasus-kasus pembebasan lahan yang berjalan saat ini.

Dalam perpres itu ditentukan bahwa proses pengadaan tanah yang telah berjalan harus mengikuti aturan lama, yaitu Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Prespres Nomor 36 Tahun 2006. Aturan ini berlaku hingga 31 Desember 2014 sehingga baru 2015.

"Memang waktu penerapan aturan itu masih lama. Tetapi setidaknya dengan aturan baru ini kami memiliki pedoman untuk memetakan permasalahan pengadaan tanah sehingga penyelesainnya juga bisa segera dicari," kata Djoko.

Namun saat undang-undang dan perpres itu berlaku, kata Djoko, permasalahan tanah dapat lebih mudah diselesaikan dari pada saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PU meluncurkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) konstruksi baik untuk sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, serta permukiman.

Djoko Kirmanto mengungkapkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan bidang PU adalah pedoman untuk membantu pelaksanaan pekerjaan konstruksi misalnya untuk menganalisis harga satuan dasar komponen pekerjaan.

Djoko memaparkan umumnya kontraktor menggunakan analisis BOW buatan Belanda yang dibuat pada 1941. Namun dengan hadirnya AHSP aplikasi teknologi akan lebih mudah.

Djoko menjelaskan inovasi terbaru hasil penelitian Balitbang PU tersebut diharapkan menjadi terobosan untuk pengembangan infrastruktur.

"Dibutuhkan teknologi terbaru untuk mengatasi hambatan infrastruktur, jika menggunakan cara yang biasa-biasa saja, maka progres peningkatan infrastruktur akan berjalan lambat," ungkapnya.

Bersamaan dengan AHSP, Badan Litbang PU juga meluncurkan model perhitungan cepat nilai tanah dalam rencanan pembangunan waduk. Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai harga tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Namun, penggunaan NJOP banyak menimbulkan masalah karena terjadi disparitas yang sangat tinggi antara perhitungan harga tanah oleh pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.

"Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi harga tanah sebelum pembangunan waduk dilakasanakan," papar Djoko. (bio/ean)



(Administrator)


 

Tidak Ada Komentar

Posting Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Kode Keamanan :